Konflik pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah dan masyarakat dalam beberapa dekade ini menyebabkan berbagai pengaruh pada pengelolaan sumebr daya itu sendiri. Pengelolaan hutan-pun tidak luput.
Konflik pengelolaan sumber daya tidak hanya terjadi antara masyarakat dan pemerinah, tetapi berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan kelompok pengusaha bahkan menjadi konflik horizontal antara masyarakat. Baik satu etnis maupun antar etnis.
Seringkali konflik horizontal antar masyarakat berwujud konflik berdarah yang mengorbankan jiwa. Menyebabkan pembakaran ataupun pengusiran kelompok tertentu. Sementara itu, kelompok lain memandangkan dengan lebih sederhana sebagai sekedar pertengkaran sepele antar anak muda yang berebut jogetan dangdut.
Mari kita tilik catatan yang disusun LATIN, sebuah LSM Indonesia tentang konflik sumber daya alam kurun waktu 1990 - 1996
| Sumber Konflik | Jumlah Kasus | Jenis Konflik | Pelaku Konflik |
| HPH | 8741 | Pembakaran areal, tumpang tindih status lahan, konflik sosial > | Perusahaan, masyarakat lokal dan pemerintah pusat/daerah |
| HTI | 5757 | Perubahan status penggunaan kawasan, mark-up dana reboisasi, konflik sosial | Perusahaan, masyarakat lokal dan pemerintah pusat/daerah |
| Perhutani | 3097 | Pencurian kayu, penjarahan lahan dan jati, penyerangan petugas | Perhutani, masyarakat lokal dan komplotan pencuri |
| Tanah | 1492 | Sengeketa lahan dan tanah, penyalahgunaan HGU | BPN, masyarakat, pemda dan perusahaan swasta |
| Taman Nasional | 1492 | Penebangan liar, tumpang tindih status lahan, perladangan liar dan penjarahan | Masyarakat lokal, taman nasional dan PKA |
| Perkebunan | 405 | Penjarahan hasil kebun, dan penyerobotan lahan masyarakat | Perusahaan negara, perusahaan swasta dan masyarakat lokal |
| Etnis | 331 | Perang antar etnis, penyinkiran etnis, konflik sosial antara pendatang dan penduduk asli | Berbagai macam kelompok etnis, perusahaan dan pemerintah |
Sumber : Pusdokinfo Dephutbun diolah oleh LATIN.
Sungguh mengerikan, dalam kurun waktu hanya enam tahun saja telah tercatat 21.315 konflik. Dan konflik horizontal antar etnis mencapai 331 kasus atau 55 kasus setia tahunnya.
Selain konflik diatas, dampak lingkungan juga terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, swasta dan juga pemerintah. Semua pihak merasakan akibatnya. Dan tentunya masyarakat yang paling menderita.
Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir ?
Yang paling utama, stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia harus menetapkan dan memilki tujuan bersama. Tujuan yang bukan sekedar "list service". Tujuan yang manis namun berbisa.
Pemerintah dalam menyusun rencana tata ruangnya, harus memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya menyusun rencana tataruang diatas kertas, tetapi secara bertanggung jawab mendengarkan dan memperhatikan apa yang diperlukan masyarakat. Dan menyediakan kebijakan yang memberikan ruang bahkan melindungi hak hak pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat. Khususnya pengelolaan sumber daya alam yang tidak berorientasi provit. Tetapi pengelolaan yang adil dan lestari.
Sedangkan masyarakat, dalam mengelola sumber daya alam tentunya harus memperhatikan seberapa besar atau seberapa kecil ketersediaan sumber daya alam, yang kemudian akan menentukan seberapa jauh penggunaan saat ini untuk memberikan kepastian cadangan sumber daya bagi masa depan.
Bagaimana dengan bisnis. Mungkin sudah saatnya bisnis tidak berorientasi pada provit. Seperti yang sedang tren dalam bisnis teknologi informasi, dengan Linux sebagai pelopornya. Tanpa menetapkan harga kepada konsumen, tetapi bisnis Linux berkembang pesat. Atau google dengan mesin pencari paling top tetapi tanpa iklan di layar utama.
Mungkinkan ? Kenapa tidak.
RCH,